Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Mengaku Bersyukur dan Lega KPU Bekerja Tepat Waktu

image-gnews
Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis, 14 April 2019. SBY berada di Singapura untuk mendampingi istrinya yang sedang dirawat. ANTARA/Anung
Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis, 14 April 2019. SBY berada di Singapura untuk mendampingi istrinya yang sedang dirawat. ANTARA/Anung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau  SBY  menerima hasil Pemilihan Umum 2019. SBY menegaskan Partai Demokrat menghormati hasil itu kendati suara dan kursi legislatif menurun ketimbang Pemilu 2014. Presiden RI ke-6 ini juga menyampaikan rasa syukur dan lega terhadap KPU yang mengumumkan hasil pemilu secara baik dan tepat waktu. 

Baca Juga: SBY Ucapkan Selamat kepada Jokowi - Ma'ruf dan Dukung Penuh

"Meskipun perolehan suara dan kursi Partai Demokrat di parlemen menurun, pada prinsipnya kami menerima hasil pemilu legislatif tahun 2019 ini," kata SBY melalui video berdurasi 9 menit 23 detik yang dirilis pada Selasa malam, 21 Mei 2019. Video itu dibagikan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari.

SBY mengakui ada sejumlah calon legislator dari Partai Demokrat yang berencana menggugat hasil pemilihan legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, caleg ini merasa dirugikan di daerah pemilihan, padahal sudah bekerja keras, jujur dan sesuai undang-undang.

Kendati begitu, kata SBY, gugatan ke MK itu tidak menghalangi sikap partainya menerima hasil pemilihan legislatif. "Jika Partai Demokrat harus mewadahi permohonan para caleg untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tidaklah menghalang-halangi sikap kami untuk menerima hasil pemilu 2019 ini."

Berdasarkan penetapan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa dinihari, Partai Demokrat tercatat mendapat 10.876.507 suara atau 7,77 persen. Jumlah kursi DPR yang didapat diperkirakan sebanyak 54 kursi.

Ditilik dari persen perolehan suara, partai berlambang bintang mercy ini berada di urutan ketujuh setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19,33 persen), Partai Gerindra (12,57 persen), Partai Golkar (12,31 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (9,69 persen), Partai Nasdem (9,05 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (8,21 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika merujuk perolehan kursi di DPR, Demokrat berada di posisi keenam setelah PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi). Namun, berdasarkan dua indikator ini Demokrat tetap terlempar dari lima besar partai pemenang pemilu.

"Bersamaan dengan itu Partai Demokrat juga mengucapkan selamat kepada partai-partai politik yang memiliki perolehan kursi di DPR yang lebih banyak dibandingkan pemilu 2014 yang lalu," ucap SBY.

SBY mengatakan, Demokrat memiliki sejumlah kritik terkait Pemilu 2019. Demokrat  akan menuntaskan evaluasi menyeluruh terkait pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Dia berjanji hasil evaluasi itu akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang mengurusi pemilu.

SBY mengatakan evaluasi Demokrat mencakup sistem, undang-undang, aturan pemilu yg lebih tepat, serta pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara termasuk penghitungannya yang lebih kredibel, akuntabel, dan transparan. SBY juga berjanji bahwa Demokrat akan terus menjadi peserta pemilu dan pecinta demokrasi yang setia.

Selanjutnya SBY Makin Bersyukur...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

1 jam lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.


KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

1 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.


Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.


Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

3 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.


Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

3 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan


Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

4 jam lalu

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.


Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

4 jam lalu

Presiden Jokowi bersama para dokter usai meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit pendidikan di Jakarta, 6 Mei 2024 (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

4 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

4 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.